AMAN: Meminta DPR-RI Cermati Draft RUU Masyarakat Hukum Adat

- 13 September 2020, 09:58 WIB
instagram.com /@rsombolinggi7777/

KaltaraBicara - Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta DPR-RI untuk mencermati draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang disebutnya belum menjawab sejumlah persoalan terkait masyarakat adat.

Diketahui, delapan fraksi di DPR-RI telah sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 4 September 2020.

Rukka Sombolinggi mengungkapkan, "Draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada saat ini perlu dicermati, karena belum menjawab persoalan-persoalan, bahkan berbahaya bagi keberadaan masyarakat adat. Contohnya pengaturan tentang evaluasi masyarakat adat," pada Sabtu, 12 September 2020.

Baca Juga: Warga Jakarta masih Antusias untuk Olahraga di H-1 PSBB Total

Sekjend AMAN ini mengatakan pengaturan soal evaluasi masyarakat adat justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa masyarakat adat punya asal-usul, sudah ada sebelum negara ini ada, tidak dibentuk oleh negara. Dan pasal-pasal evaluasi dapat menjadi alat untuk menghapus status masyarakat adat berikut dengan hak-haknya.

"RUU sepertinya ketika dibuat ternyata sudah punya niat untuk menghapus. Pasal tentang evaluasi masyarakat adat itu sangat tidak tepat, bahkan berbahaya," imbuhnya

Sehingga, Rukka menyebut salah satu letak persoalan masyarakat adat selama ini adalah sektoralisme dalam pemerintahan. Dimana kementerian-kementerian tidak saling mendengar, tidak saling berbicara sehingga tidak ada sinkronisasi, apalagi koordinasi.

Baca Juga: Dinyatakan Positif Covid-19, Calon Wabup Nunukan Tidak Hadir saat Pendaftaran dan Periksa Kesehatan

"Masyarakat adat jadi korban sektoralisme. Masyarakat adat seperti bola, yang dipingpong kesana kemari. Seperti terperangkap dalam rumah besar, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tidak ada pilihan," sambung Rukka.

Sekjend AMAN ini juga mencontohkan korban sektoralisme adalah kriminalisasi terhadap Effendi Buhing, Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, yang belakangan ini menjadi viral di seluruh media. Dalam kasus itu, mereka mengadu kemana-mana namun tak jua mendapat solusi. Sehingga menurut Rukka persoalan sektoralisme ini harus dibereskan dalam UU Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu, persoalan lain yang perlu dibahas dalam RUU tersebut adalah pengaturan tentang restitusi dan rehabilitasi untuk memastikan pemulihan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat adat yang sudah terjadi di masa lalu.

"Valuasi Ekonomi wilayah adat yang dilakukan oleh IPB, UI dan UNPAD menunjukkan bahwa nilai ekonomi sumbangan masyarakat adat cukup besar dan berpotensi lebih besar lagi jika dilindungi dan dikembangkan bersama dengan pemerintah," tuturnya.

"Pandemi juga menunjukkan bahwa masyarakat adat yang sudah kehilangan wilayah adatnya tidak memiliki stok pangan yang cukup. Sebaliknya masyarakat adat yang masih memiliki wilayah adat yang utuh dan hidup dari wilayah adat tersebut memiliki stok pangan yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk bisa dibagi kepada masyarakat lain. Ini menunjukkan bahwa wilayah adat adalah pertahanan dan Lumbung pangan Indonesia yang harus dijaga," tutup Rukka.

Baca Juga: PDIP Minta PSBB Total DKI Jakarta Dihentikan dan Dibatalkan

Diketahui sebelumnya, sebanyak delapan fraksi di DPR-RI sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 4 September 2020.

Dari delapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Partai Demokrat, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PDI-P.

Namun, Partai Golkar belum menyatakan sikap atas RUU Masyarakat Hukum Adat, karena menunggu keputusan resmi dan sikap tertulis.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada saat rapag menerangkan, "Delapan sudah secara jelas, satu menunggu pendapat resmi tapi pada prinsipnya tadi disampaikan pak kapoksi semua fraksi setuju. Kita menunggu satu pandangan fraksi akan menyusul secara tertulis."

Setelah itu, Supratman meminta persetujuan seluruh fraksi atas harmonisasi dan pembulatan konsep RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Saya menanyakan sekali lagi, apakah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsesi RUU Masyarakat Hukum Adat bisa kita setujui?," tanya Supratman.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Baca Juga: Satu Hari Tanpa Laporan Kematian Akibat Covid-19 di Kanada

Pertama, anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sependapat dengan partai-partai lain terkait perlindungan bagi masyarakat adat yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang.

Akan tetapi, menurut Firman, ada sejumlah persoalan dalam masyarakat adat. Di antaranya keberadaan kelompok yang hanya mengklaim sebagai masyarakat adat.

Sehingga, ia berharap, RUU Masyarakat Hukum Adat nantinya melindungi masyarakat adat asli.

"Oleh karena itu, ini yang curiga RUU ini, tapi prinsip dasarnya Golkar adalah ketika kita bicara kepentingan masyarakat adat, harus kita lindungi secara hukum karena dengan berbagai persoalan terkait hak-hak masyarakat adat sering diabaikan, baik dalam proses hukum dan persidangan," ujar Firman.

Untuk lebih lanjut, terkait sikap resmi partai, Firman mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR.

Dalam hal ini Firman memastikan, sikap fraksi akan disampaikan secara resmi dan tertulis usai rapat Baleg.

Baca Juga: VIRAL Kades Hoho yang Tubuhnya Penuh Tato

"Fraksi Golkar karena kami masih menunggu petunjuk dari ketua fraksi dan kemudian kami sedang menyusun untuk kemudian nanti untuk sikap fraksi secara resmi sedang kami ajukan ke pimpinan fraksi, karena itu kami pandangan fraksi akan disampaikan setelah rapat ini," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, setelah tahap harmonisasi, RUU Masyarakat Hukum Adat akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Selanjutnya, DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Masyarakat Hukum Adat segera diserahkan ke DPR.

Willy menjelaskan, "Setelah disahkan dalam Paripurna, baru dikirim ke pemerintah," pada Jumat, 4 September 2020.

Baca Juga: Rencana KPU Dalam Pelarangan Iklan Kampanye di Medsos oleh Parpol - Paslon Pilkada

Diketahui RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU Prolegnas prioritas 2020. RUU ini diusulkan Fraksi Nasdem.

Akan tetapi pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat mandek sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian akan mulai dibahas kembali di era pemerintahan Joko Widodo.

Editor: Ian


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X