Gubernur DKI Jakarta Izinkan 25 Persen Kantor Terisi Saat PSBB Total

- 14 September 2020, 10:50 WIB
FOTO ilustrasi pegawai tetap semangat bekerja.*/AGUS BERRIE/KABAR PRIANGAN /AGUS BERRIE/KABAR PRIANGAN/

KaltaraBicara - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta berlaku lagi mulai hari ini. Berbeda dari PSBB periode April hingga Juni silam yang mewajibkan semua perkantoran menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH), kali ini Gubernur Anies Baswedan mengizinkan perkantoran terisi 25% dari kapasitas. Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI menilai keputusan ini adalah bentuk toleransi DKI terhadap keinginan pemerintah pusat.

Salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrat (PD), Mujiyono tak mempermasalahkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mengizinkan perusahaan selain 11 sektor esensial untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal 25% di masa PSBB. Keputusan Anies itu diambil setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Perhatikan Aturan Baru yang wajib Dipatuhi Pada PSBB Total Jakarta

Mujiyono mengungkapkan, ada beberapa prioritas yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yakni kesehatan dan prioritas yang kedua berkaitan dengan ekonomi.

"Nggak masalah, jadi antrean pertama prioritasnya adalah kesehatan, antrean kedua adalah ekonomi," tutur Mujiyono, pada Minggu, 13 September 2020.

Ia menjelaskan, masalah ekonomi juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Sebab, masalah ekonomi ini bisa berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Baca Juga: RSJ Lampung Telusuri Rekam Jejak Pria Penusuk Syekh Ali Jaber

"Karena masalah kesehatan timbul, akan menimbulkan masalah ekonomi, masalah ekonomi timbul akan menimbulkan masalah sosial. Kalau sudah masalah sosial timbul, masalah kesehatan, masalah ekonomi jadi nomor dua, bisa chaos," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, kapasitas perkantoran di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, untuk dua pekan ke depan diatur sebesar 25 persen. Bilamana ditemukan ada kasus positif virus Corona baru (Covid-19), gedung perkantoran itu akan ditutup setidaknya selama tiga hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers secara virtual dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, menjeladkan, "Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di zona dengan risiko tinggi, dibolehkan beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25 persen sesuai dengan peraturan MenPAN-RB," pada Minggu, 13 September 2020.

Baca Juga: Mahfud MD, Minta Segera Usut Motif Penusuk Syekh Ali Jaber

Akan tetapi, aturan itu disebut Anies bisa dikesampingkan untuk sektor tertentu, seperti kebencanaan dan penegakan hukum. Nantinya, menurut Anies, aturan yang lebih rinci tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020.

"Adapun para pimpinan berhak melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar yang memang mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai, misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum, dan sektor-sektor lainnya," pungkas Anies.

Editor: Ian


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X