KPU Kaltara Minta Tim Bapaslon Gubernur Diminta Aktif Berkoordinasi

- 13 September 2020, 18:56 WIB
Suryanata Al Islami (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara) /

KaltaraBicara - Suryanata Al Islami selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara (KPU Kaltara), meminta liaison officer (LO) atau tim penghubung bakal calon gubernur, aktif berkoordinasi dengan KPU.

Dengan help desk yang berada di kantor KPU Kaltara, Jl Sengkawit, Tanjung Selor, Kaltara.

Selanjutnya, Suryanata Al Islami menyampaikan, saat ditanya terkait masa cuti bagi calon gubernur, yang berstatus petahana.

Baca Juga: KPU Kaltara, Ketiga Bakal Pasangan Calon Gubernur Belum Penuhi Syarat

Ia juga menambahkan, "Terkait cuti, dulunya petahana hanya mengajukan surat ijin saat kampanye. Berbeda dengan sekarang, petahana harus mengajukan cuti selama tahap kampanye. Makanya LO bakal calon itu kami minta intens berkoordinasi dengan KPU, termasuk terkait teknis cuti bakal calon masing-masing," pada Minggu, 13 September 2020.

Pasalnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan Pilkada Serentak 2020, masa kampanye dimulai 26 September sampai 5 Desember 2020.

Selanjutnya, Suryanata menambahkan, setelah ditetapkan sebagai calon, paling lambat lima hari atau sebelum masa kampanye, pemberitahuan cuti harus disampaikan ke KPU.

Saat ini yang membedakan, dulu petahana yang intens mengurus cuti. Sekarang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang aktif mengikuti perkembangan petahana yang maju.

Baca Juga: Irianto: Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020 di Kaltara yang Aman dan Damai

"Setelah ditetapkan, Kemendagri juga otomatis segera memprosesnya," tuturnya.

Selain kewajiban cuti bagi petahana, terdapat pula bakal calon yang wajib mundur dari jabatannya.

Seperti halnua, Zainal Arifin Paliwang yang saat ini menjabat Penyidik Tindak Pidana Utama di Bareskrim Mabes Polri.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Irwan Sabri, yang juga maju di Pilgub Kaltara, mendampingi Irianto Lambrie (Gubernur Kaltara saat ini).

Baca Juga: KPU Diminta Teliti Periksa Latar Belakang Bapaslon Pilkada 2020

"Paling lama lima hari setelah ditetapkan sebagai calon, harus sampaikan pernyataan mundur. Selanjutnya surat keteranganya sementara diproses. Termasuk juga tanda terima disampaikan ke KPU," imbuhnya.

Sedangkan untuk surat keputusan (SK) pemberhentian, paling lambat satu bulan sebelum hari H (pemungutan suara), harus disampaikan kepada KPU.

"Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 8 Desember, berarti paling lambat 9 November SK pemberhentian harus diserahkan kepada KPU," tutupnya.

Baca Juga: AMAN: Meminta DPR-RI Cermati Draft RUU Masyarakat Hukum Adat

Diketahui parpol pengusung ketiga kandidat yang mendaftar ke KPU Kaltara:

Zainal Arifin Paliwang-Yansen Tipa Padan
(Partai Demokrat : 4 kursi)
(PDIP : 5 kursi)
(Partai Gerindra : 5 kursi)
(PPP : 1 kursi)

Udin Hianggio-Undunsyah
(Partai Hanura : 5 kursi)
(PKB : 2 kursi)

Irianto Lambrie-Irwan Sabri
(Partai Golkar : 4 kursi)
(PAN : 2 kursi)
(Perindo : 1 kusi)
(PKS : 3 kursi)
(PBB : 1 kursi)
(Partai Nasdem : 2 kursi)

Editor: Ian


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X